Pendapat tentang demo kenaikan BBM dikaitkan dengan HAM

Pendapat tentang demo kenaikan BBM dikaitkan dengan HAM

Seperti kita ketahui, tepat sehari sebelum tanggal 1 April 2012 dimana hari itu disebut sebut harga BBM akan naik,telah terjadi demo besar besaran oleh para mahasiswa yang menolak adanya rencana kenaikan BBM. Beberapa hari sebelumnya juga ada demo tetapi tanggal 30 Maret adalah puncak dari aksi demo tersebut. Melihat di tv sungguh ironis, di Jakarta dan Makassar para mahasiswa melakukan demo dengan anarkis. Bentrok dengan polisi pun tidak terhindarkan. Para polisi yang bertugas melindungi  dicap sebagai pengkhianat rakyat.  Sedangkan yang dilindungi (wakil rakyat) yang berada di dalam gedung DPR yang saya liat justru banyak melakukan “acting politik”.  Banyak yang bilang mengatasnamakan “demi rakyat” tapi mereka justru lebih terlihat sedang menciptakan citra positif mendekati adanya pemilu.

Pendapat tentang demo kenaikan BBM dikaitkan dengan HAM ? Banyak demo yang terjadi di Indonesia yang menentang kenaikan harga BBM. Demo dengan cara yang anarkis saya rasa sudah dapat dikatakan pelanggaran HAM. Sebenarnya kita tidak boleh menjudge salah satu pihak HAMnya telah dilanggar. Menurut saya, dari pihak mahasiswa maupun polisi keduanya HAMnya telah dilanggar. Dan yang paling utama adalah HAM dari rakyat yang justru terkena dampak dari kasus ini. Sebagai manusia kita bebas mengeluarkan pendapat tetapi harus dibarengi dengan sikap yang arif dan bijaksana bukan dengan kekerasan dan anarkisme. Saya sebagai salah satu rakyat justru merasa tidak terwakili dengan sikap para mahasiswa tersebut. Hasil yang di dapat dari bentrok tersebut hanyalah menyisakan fasilitas umum yang justru rusak. Biaya untuk memperbaiki? Tentu saja lagi lagi dari  uang rakyat.  Seandainya dari pihak polisi maupun mahasiswa saling menghargai dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin tentu tidak ada yang namanya pelanggaran HAM.

Setelah kejadian demo menolak kenaikan bbm yang tidak hanya  terjadi di Jakarta,saya membaca salah satu surat kabar.Di bandung, terjadi aksi demostrasi para mahasiswa sudah memancing emosi polisi dengan berbagai hal tetapi pimpinan dari kepolisian  menyuruh seluruh anggotanya untuk melakukan zikir bersama. Ditengah suasana hati yang memanas para mahasiswa justru terdiam mendengar zikir para polisi dan mereka justru beramai ramai membersihkan sampah. Selesai berzikir para polisi dan demonstran pun saling berjabat tangan. Happy Ending memang, andai demo di Jakarta dan Makassar beberapa waktu silam dapat mencontoh hal tersebut pelanggaran HAM pun tidak akan terjadi. Itu dari segi mahasiswa dan polisi yang selalu terekspos. Lalu bagaimana dengan para wakil rakyat dan petinggi Negara?  Menurut saya, jika para petinggi Negara dan wakil rakyat tidak dapat memutuskan keputusan yang tepat  dalam kasus kenaikan harga BBM ini maka mereka melanggar HAM rakyat Indonesia untuk dapat penghidupan yang layak. Seperti yang kita ketahui masalah ini sangat rentan dengan politisasi.  Saya harapkan semua pihak dapat bertindak dengan bijak tanpa adanya “factor X“ alias factor politik agar semua pihak tidak ada yang merasa didzalimi. Inti dari pendapat saya apabila demo BBM dilakukan dengan anarkis dan merugikan orang banyak artinya mereka telah melanggar HAM banyak orang tetapi apabila dijalankan dengan aksi damai maka pelanggaran HAM pun bisa dikatakan tidak ada. Tergantung bagaimana kita menyikapi suatu masalah yang terjadi.